Penunjukkan Langsung untuk Kendaraan Bermotor Roda 2

Apabila Daftar Harga Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk merk tertentu belum ada di Website LKPP (e-katalog), apakah tetap dilakukan penunjukkan langsung ?????

Inilah jawaban dari LKPP melalui forum Pengadaan Barang/Jasa…….

KESIMPULAN :

- Apabila belum ada daftar harga sebagaimana disebut di atas, maka mekanisme proses pengadaan kembali ke aturan yaitu Pengadaan Langsung, Pelelangan Umum atau Pelelangan Sederhana……

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Dipenjelasan ayat ini dinyatakan bahwa Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Daftar harga yang dapat digunakan untuk menjadi acuan harga adalah yang diumumkan melalui portal pengadaan nasional dan website masing-masing Penyedia Barang/Jasa. Sehingga harga yang berasal dari Penyedia barang/jasa saja belum dapat dijadikan acuan harga, sehingga pengadaan kendaraan dengan Penunjukan Langsung belum dapat dilakukan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Kepala LKPP No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya dan dipublikasikannya Katalog Kendaraan Bermotor, maka pengadaan kendaraan bermotor pemerintah sudah dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Penunjukan Langsung kendaraan bermotor untuk pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  1. PPK menyusun HPS berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan portal pengadaan nasional dan website Penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing.
  2. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar  kendaraan dengan memperhatikan: apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan dan nama dealer yang dihubungi. Apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survey harga pasar didokumentasikan.
  3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit.
  4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.
  5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilaksanakan.
  6. PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga GSO, bukan semua dealer kendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP.  Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Harga kendaraan operasional dan peruntukan eselon I harus mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam Standard Biaya Umum.

Daftar katalog untuk Penunjukan Langsung kendaraan sudah dipublikasikan di portal pengadaan nasional http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum. Untuk merek kendaraan yang tidak tercantum didalam e-catalogue yang diterbitkan di portal pengadaan nasional, maka tidak dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung tetapi harus dilakukan dengan pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang menawarkan harga GSO Mengingat harga kendaraan termasuk besaran PKB, maka pengadaan kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan lokasi pengguna. Bila paket untuk kendaraan yang tidak tercantum dalam e-cataloque digabungkan dengan kendaraan yang sudah memiliki harga GSO, maka dapat dilakukan pemecahan paket.
Pengadaan kendaraan ambulance dengan Penunjukan Langsung menggunakan harga GSO hanya dapat menggunakan ATPM KIA, karena yang tercantum di e-catalogue dan sudah memiliki kontrak payung dengan LKPP untuk kendaraan ambulance hanya KIA. Jika spesifikasi dari KIA tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka pengadaannya harus dilakukan dengan pelelangan umum. K/L/D/I juga dapat melakukan pengadaan kendaraan standar yang akan dimodifikasi menjadi ambulance dengan Penunjukan Langsung menggunakan harga GSO, tetapi paket modikasinya harus dipisahkan. Pengadaan paket modifikasinya harus didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 yang pada dasarnya dilakukan dengan pelelangan umum (pasal 36 ayat(1)). Jika risiko penyelesaian pekerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu penyedia, maka sebaiknya pekerjaan tersebut dilakukan dengan skema kemitraan antara dealer/main dealer dengan perusahaan karoseri. Dengan demikian jika terjadi keterlambatan pengiriman kendaraan oleh dealer, maka pihak karoseri tidak dikenakan sanksi.

LKPP telah menerbitkan harga GSO untuk kendaraan roda dua, sehingga ULP/Panitia Pengadaan dapat melakukannya dengan Penunjukan Langsung sebagaimana pasal 38 ayat 5.

Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi tertentu, termasuk penambahan aksesoris dan tidak tercantum dalam e-catalogue, maka harus dilakukan dengan pelelangan umum. Menurut informasi yang kami peroleh dari Dirjen Anggaran Kemenkeu, aksesori mobil yang tidak mendukung fungsi dari kendaraan tersebut tidak dapat dibiayai oleh APBN.

Pelelangan umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pascakualifikasi dengan mengkompetisikan beberapa main dealer yang dapat menawarkan kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan, meskipun nilai paket pengadaan tersebut ditujukan untuk usaha kecil. Sebagaimana ketentuan dalam pelelangan, maka tidak boleh mengarah ke suatu merk. Untuk itu dapat spesifikasi teknis yang dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis kendaraan bermotor.

Pengadaan Kendaraan dapat dilakukan dengan Pelelangan Umum, selain Penunjukan Langsung dengan menggunakan harga GSO yang ditayangkan di Portal Pengadaaan Nasional. Daftar Harga Kendaraan di Portal Pengadaan Nasional secara periodik dilakukan update data, sehingga ketika proses update data dilakukan maka Daftar Harga tersebut tidak dapat diakses. Proses update setiap bulannya tidak berlangsung lama, Poka ULP yang akan melakukan pengadaan kenderaan bermotor dapat menunggu sampai harga tersebut muncul kembali.

About these ads
Ditulis dalam Uncategorized. Komentar Dimatikan
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: